Kristianus Jimy Pratama, peneliti Hukum, murid Magister beraksi Bisnis dan Kenegaraan FH UGM | Opini
*

Dok pribadi Kristianus Jimy Pratama


SUGENG Istanto (1994) kata itu bahwa negara yang berdaulat adalah negara apa memiliki independensi atas intervensi force negara lain. Prinsip independensi tersebut then tercermin diatas ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD negara Republik Indonesia lima 1945. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI lima 1945 menegaskan bahwa konstruksi warisan pertahanan dan kerahasiaan Indonesia menganut aset pertahanan dan keamanan rakyat semesta apa terdiri atas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian republikan Indonesia (Polri) seperti kekuatan major dan rakyat such kekuatan pendukung.

Anda sedang menonton: Komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta adalah

Berkenaan dengan frasa 'rakyat seperti kekuatan pendukung', pendewasaan ini muncul polemiknya di sentral masyarakat batin menafsirkan pengejawantahan frasa tersebut. Frasa tersebut kemudian dihubungkan mencapai peran sipil dalam bidang pertahanan negara apa diatur di dalam ketentuan UU numeral 23 tahun 2019 kyung Pengelolaan sumber Daya Nasional untuk Pertahanan negara (UU PSDN) dan Peraturan Pemerintah nomor 3 five 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan bersumber Daya Nasional buat Pertahanan bangsa (PP PSDN).

Salah satu polemik yang seringkali diperbincangkan adalah terkait menjangkau UU PSDN dan PP PSDN apa dianggap oleh kalangan kontra dapat dijadikan dasar kewenangan oleh Pemerintah untuk menerapkan pola semi-militeristik atas peran sipil di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun polemiknya tersebut perlu karena dikaji secara komprehensif agar noel berkembang menjadi hal-hal apa bersifat asumtif.

Memahami konstruksi hukum

Perlu karena dipahami secara tepat bahwa UU PSDN dan PP PSDN merupakan produk hukum yang mengatur istilah dari konsepsi pertahanan negara. Sehingga implementasi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI lima 1945 baik dalam UU PSDN dan PP PSDN just berbicara mengenai sistem pertahanan person semesta. Warisan pertahanan orang semesta apa dimaksudkan adalah sistem pertahanan negara yang diselenggarakan melalui komponen utama, yaitu TNI mencapai didukung malalui komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung seperti alternatif.

Secara tekstual, sipil dapat berperan kemudian komcad, komponis pendukung ataupun sipil di atas umumnya. Bab tersebut tersusun secara terang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 1 angka (11) PP PSDN bahwa meskipun noël termasuk such komcad ataupun komponen pendukung, sipil pada umumnya tetap terikat di ~ penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara (PKBN).

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP PSDN sempit bahwa PKBN sendiri mencakup di ~ tiga ruang lingkup yaitu ruang lingkup pendidikan, ruang lingkup masyarakat, dan kamarnya lingkup pekerjaan. Sehingga dapat pidato bahwa UU PSDN dan PP PSDN merupakan konstruksi hukum yang dibentuk Pemerintah malalui pendekatan struktur dan kultural kepada masyarakat terkait policy bela negara.

Meluruskan polemik

Setelah memahami istilah dari konstruksi hukum apa hendak dibangun melalui UU PSDN dan PP PSDN, maka polemik apa berkembang di tengah sosial dapat berpendidikan secara baik dan terarah. Pokok polemik yang dulu perdebatan adalah istilah dari komcad dan implementasi politik hukumnya. Patut karena digarisbawahi bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU PSDN yg memilukan bahwa aturan mengenai sipil buat menjadi calon komcad bukanlah suatu kewajiban. Bab tersebut semakin ditunjukkan mencapai ditempatkannya frasa 'berhak' dalam ketentuan pasal tersebut apa berimplikasi bahwa Pemerintah tidak dapat memaksa sipil karena menjadi calon komcad tanpa persetujuannya.

Hal ini sekaligus buat membantah anggapan bahwa konstruksi dibentuklah komcad merupakan adopsi dari kegiatan diamanatkan militer yang berkembang di negara-negara lain. Sehingga apabila yang menjadi polemik adalah terkait dengan anggapan tersebut maka hal tersebut noël didasarkan di atas logika beraksi baik secara tekstual ataupun kontekstual. Namun meskipun demikian, UU PSDN dan PP PSDN rentan karena mengalami mayoritas permasalahan batin implementasinya.

Salah satu permasalahan yang dimaksud adalah tentang kegiatan pelatihan mendasar kemiliteran sebagai salah satu tahapan berpendidikan komcad, sekaligus dulu parameter buat mengangkat calon komcad menjadi komcad sebagaimana apa diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 57 ayat (1) PP PSDN.

Mengenai chapter tersebut, perlu bagi instansi penyelenggara yaitu lembaga mendidik di lingkungan TNI dan/atau kesatuan TNI sebagaimana dimaksud di atas ketentuan Pasal 55 ayat (2) PP PSDN untuk mempertimbangkan pelatihan radikal kemiliteran yang berorientasi di ~ penguatan peran dan karakter sipil batin konstruksi bela negara. Sehingga perlu suatu pembedaan pola pelatihan radikal kemiliteran apa dijalani melalui komponen terutama dan apa dijalani melalui calon komcad menyertainya sendiri.

Lihat lainnya: Dahsyatnya Alfatihah Menurut Hadits Qudsi Tentang Al Fatihah Menurut Hadits

Oleh karena itu noël tepat untuk menyatakan bahwa terdapat upaya semi-militeristik peran sipil batin UU PSDN ataupun PP PSDN. Seyogyanya komcad merupakan upaya penguatan peran sipil karena dapat berkompetensi militer apa dilakukan secara humanis di ~ konteks upaya bela negara.