UU No 24 lima 2009 circa Bendera, Bahasa, dan Lambang negara serta lagu-lagu Kebangsaan ini disahkan di atas 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 hal dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur circa praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta songs kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 lima 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat vereinigung dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan republikan Indonesia; (b) mengolah kehormatan yang menunjukkan kedaulatan country dan negara Kesatuan republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu-lagu kebangsaan.

Anda sedang menonton: Perlakuan terhadap bendera merah putih

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut circa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu-lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan karena implementasinya kedalam UU diperintahkan oleh Pasal 36 C. Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta songs kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini pengaturan sekitar bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu-lagu kebangsaan diatur batin beragam peraturan perundang-undangan antara go (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang vice (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera country sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah weiss dan Lambang country Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah putih oleh mereka yang noël memiliki daratkan menggunakannya seperti terdapat di atas Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.; (2) Undang-Undang nomor 4 five 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara lima 1950 nomor 550), Undang-Undang nomor 12 lima 1954 sekitar Pernyataan Berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dari republikan Indonesia dahulu sekitar Dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di Sekolah karena Seluruh Indonesia (Lembaran Negara five 1954 nomor 38, tambahan Lembaran negara Nomor 550), Undang-Undang angka 22 lima 1961 sekitar Perguruan ditinggikan (Lembaran Negara lima 1961 nomor 302, tambahan Lembaran bangsa Nomor 2361), Undang- Undang nomor 14 PRPS lima 1965 nomor 80), Undang-Undang angka 19 PNPS five 1965 tentang Pokok-Pokok asetnya Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1965 angka 81), Undang-Undang numeral 2 lima 1989 kyung Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara lima 1989 nomor 6, tambahan Lembaran bangsa Nomor 3390) jo. Undang-Undang numeral 20 lima 2003 tentang Sistem pelatihan Nasional (Lembaran negara Kesatuan republik Indonesia five 2003 numeral 4301); (3) Peraturan Pemerintah nomor 66 lima 1951 tentang Lambang Negara; (4) Peraturan Pemerintah nomor 40 five 1958 tentang Bendera Kebangsaan republikan Indonesia (Lembaran Negara lima 1958 No.68); (5) Peraturan Pemerintah angka 41 lima 1958 sekitar Penggunaan Bendera Kebangsaan asing (Lembaran Negara five 1958 No.69); (6) Peraturan Pemerintah nomor 42 lima 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan; (7) Peraturan Pemerintah numeral 43 tahun 1958 kyung Penggunaan Lambang Negara; (8) Peraturan Pemerintah angka 44 lima 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan (9) Peraturan Pemerintah numeral 62 lima 1990 kyung Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah apa terkait mencapai praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta songs kebangsaan dan mengatur kyung berbagai hal yang terkait mencapai penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu-lagu kebangsaan, tersirat di dalamnya diatur tentang ketentuan kejahatan bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelreactora.netn terhadap ketentuan apa terdapat di batin Undang-Undang ini.

Lihat lainnya: Senam Untuk Menaikkan Berat Badan, Apa Saja? Halaman All Olahraga Untuk Menaikkan Berat Badan, Apa Saja

Namun ada banyak hal apa patut dicermati di dalam UU ini terutama batin hal tindak pidananya silahkan penampilan pada uraian dibawah ini di bawah ini

Bendera

Pasal 24 a jo Pasal 66

Setiap rakyat dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan dengan sengaja menodai, menghina, ataukah merendahkan kehormatan Bendera negara dipidana menjangkau pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 24 b atau c ataukah d ataukah 3 jo Pasal 67

Setiap people dilarang: (b) pakai Bendera Negara karena reklame atau iklan komersial; (c) ajukan itu Bendera Negara apa rusak, robek, luntur, kusut, ataukah kusam; (d) mencetak, menyulam, dan untuk menulis huruf, angka, gambar atau tanda tangan lain dan memasang lencana atau benda apapun diatas Bendera Negara; dan (e) memakai Bendera Negara buat langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang apa dapat menurunkan kehormatan Bendera negara dipidana mencapai pidana penjara most lama 1 lima dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Bahasa

Tidak ada restriksi dan noël ada ancaman pidana

Lambang Negara

Pasal 57 a jo Pasal 68

Setiap setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat buyar Lambang negara dengan dengan sengaja menodai, menghina, ataukah merendahkan kehormatan Lambang negara dipidana mencapai dengan kejahatan penjara paling lama 5 five atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 57 b atau c ataukah d jo Pasal 69

Setiap people dilarang: (b) benefit Lambang Negara apa rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; (c) produksi lambang buat perseorangan, partai politik, perkumpulan, memegang dan/atau perusahaan apa sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur batin Undang-Undang ini daerah dengan kriminalitas penjara paling lama 1 five dan denda most banyak Rp. 100.000.000,00

Lagu Kebangsaan

Pasal 64 a jo Pasal 70

Setiap rakyat dilarang: (a) mengubah Lagu Kebangsaan mencapai nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud buat menghina atau merendahkan kehormatan lagu-lagu Kebangsaan dipidana dengan menjangkau pidana penjara paling lama 5 five atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 64 b atau c jo Pasal 71

Setiap people dilarang: (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan sasaran ubahan lagu-lagu Kebangsaan mencapai maksud untuk tujuan komersial; atau (c) menggunakan lagu Kebangsaan untuk iklan mencapai maksud karena tujuan komersial daerah dengan pidana penjara most lama 1 five dan denda most banyak Rp. 100.000.000,00

Dalam jam tangan saya, UU ini mempunyai keanehan tersendiri, misalkan penataan tindak pidana di dalam penggunaan bendera, ketentuan lama dalam Pasal 154 a kuhp malah noël dicabut padahal ketentuan ini pada pokoknya mempunyai kemiripan pada Pasal 24 a UU 24/2009. Hal ini dapat disebabkan duplikasi tindak pidana hanya menyangkut persoalan perumusan norma delik yang sama

Ketentuan pidana di dalam UU 24/2009 juga mempunyai komplikasi over kriminalisasi tidak punya mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat seperti mengkriminalkan tindakan menaikkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalkan tindakan keuntungan Lambang Negara apa rusak dan noël sesuai mencapai bentuk, warna, dan perbandingan dalam jumlah besar dan also mengkriminalkan kreativitas kemudian pada tindakan mengubah Lagu Kebangsaan menjangkau nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain mencapai maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan songs Kebangsaan

Selain menyertainya terdapat perbedaan batin perumusan norma ancaman pidana such dalam tindakan diasuh Bendera Negara untuk reklame atau quảng komersial ataukah adlam tindakan memperdengarkan, menyanyikan, ataupun

menyebarluaskan gawangnya ubahan lagu-lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; ataukah tindakan menggunakan lagu Kebangsaan buat iklan mencapai maksud karena tujuan komersial. Tidak diperoleh keterangan kenapa terdapat selisih perumusan norma ancaman kriminalitas tersebut.

Secara umum, saya berpandangan dengan sengaja dan tujuan penataan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan mempunyai maksud yang baik namun tetap masih sangat tebal terhadap komplikasi over mengkriminalisasi dan ketiadaan landasan filosofis batin perbedaan perumusan norma ancaman pidana